Sebelum pemilihan umum (pemilu) Legislatif dilaksanakan, terlebih dahulu para caleg penuh dengan berbagai kesibukan berjuang dan dalam perjuangan tersebut selalu memerlukan pengorbanan, baik moril maupun materil. Semua itu dilakukan untuk mengapai suatu keberhasilan, meraih suara terbanyak.
Namun, pada hari pelaksanan pemilu legislatif, 9 April lalu, ternyata cukup banyak para caleg yang tidak berhasil untuk dapat meraih suara terbanyak, sehingga cita-citanya untuk duduk di kursi dewan tidak kesampaian alias gagal.
H. Ahya, Salah seorang caleg DPRD Kabupaten Lebak, Dapil 6, dari Partai PDI Perjuangan, yang kebetulan nasibnya mengalami kekalahan pada pemilu legislatif, mengatakan, yang diseyembarakan oleh para caleg adalah sebuah kedudukan atau jabatan, sedangkan jabatan itu merupakan titipan dari Allah SWT dan tentunya, keberhasilan pun merupakan rahasia Allah.
“Menang atau kalah, itu semua harus diterima dan harus disyukuri, karena keputusan menang atau kalah datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi caleg yang berhasil, jadilah anggota dewan yang amanah, bertanggung jawab dunia dan akherat, karena sebelumnya diawali berhadapan dengan sumpah jabatan,” kata H. Ahya.
Selain itu, lanjut H. Ahya, bagi caleg yang kalah, terimalah kekalahan itu dengan hati yang tulus dan iklas, karena dalam setiap menghadapi pertarungan, para caleg harus siap kalah dan menang.
“Bila kekalahan itu diterima dengan hati yang tulus dan iklas, insya Allah kita akan selamat. Allah akan lebih mengetahui kapan dan apa yang akan terjadi,” ucap H. Ahya.
Masih dikatakannya, lebih baik kalah sebagai caleg, dari pada menang sebagai caleg, tapi dalam melaksanakan amanah dari rakyat, berniat untuk hidup berlebihan, lupa daratan atau lupa pada sumpah jabatan.
“Buat apa, bila berniat seperti itu..? pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon berdiri maka semakin kencang angin menerjang. Di jaman sekarang ini, ke depan berbagai cobaan dan godaan hidup semakin banyak.,” ungkap H. Ahya.
H. Ahya
Rabu, 29 April 2009
Senin, 27 April 2009
8 Ruang SMPN I Cikulur Perlu Di Rehab
SMPN I Cikulur, merupakan salah satu SMP yang pertama dilingkungan Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Gedung sekolah tersebut mulai dibangun sejak tahun 1985, sebanyak 8 ruang kelas, diatas lahan tanah 1 hektare.
Kepala SMPN I Cikulur, Suhartono, ketika ditemui diruang kerjanya mengatakan, jumlah ruangan yang ada saat ini sebanyak 24 ruangan, terdiri dari 22 ruang belajar, 1 ruang Osis, dan 1 ruang computer. Jumlah tenaga pengajar sebanyak 22 guru tetap (PNS) dan 12 guru honorer. Jumlah siswa saat ini mencapai 709 orang.
Lebih lanjut Suhartono menjelaskan, dari sejumlah ruangan yang ada, sebanyak 8 ruangan diantaranya kondisi bangunan bagian atas, seperti kap atas dan kusen-kusen sudah mulai mengkhawatirkan, hal ini disebabkan usianya sudah terlalu lama yakni 24 tahun.
“Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi keselamatan para siswa dan guru ketika melaksanakan aktivitas, mohon dengan sangat kepada pemerintah daerah untuk memeriksa fisik sekolah dan dengan segera melakukan rehabilitasi gedung sekolah terutama 8 ruang bagian atas,” kata Suhartono.
Selain itu, kata Suharto, dalam rangka persiapan Sekolah Standar Nasional (SSN), pihak berharap dilakukannya pemagaran sekolah sepanjang 80 meter, agar sekolah lebih merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar.
RA.Sudrajat
Kepala SMPN I Cikulur, Suhartono, ketika ditemui diruang kerjanya mengatakan, jumlah ruangan yang ada saat ini sebanyak 24 ruangan, terdiri dari 22 ruang belajar, 1 ruang Osis, dan 1 ruang computer. Jumlah tenaga pengajar sebanyak 22 guru tetap (PNS) dan 12 guru honorer. Jumlah siswa saat ini mencapai 709 orang.
Lebih lanjut Suhartono menjelaskan, dari sejumlah ruangan yang ada, sebanyak 8 ruangan diantaranya kondisi bangunan bagian atas, seperti kap atas dan kusen-kusen sudah mulai mengkhawatirkan, hal ini disebabkan usianya sudah terlalu lama yakni 24 tahun.
“Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi keselamatan para siswa dan guru ketika melaksanakan aktivitas, mohon dengan sangat kepada pemerintah daerah untuk memeriksa fisik sekolah dan dengan segera melakukan rehabilitasi gedung sekolah terutama 8 ruang bagian atas,” kata Suhartono.
Selain itu, kata Suharto, dalam rangka persiapan Sekolah Standar Nasional (SSN), pihak berharap dilakukannya pemagaran sekolah sepanjang 80 meter, agar sekolah lebih merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar.
RA.Sudrajat
Untuk Memudahkan Akses Informasi UPT Pendidikan Cikulur Dukung Website
Pemerintah Provinsi (Pemrov) Banten melalui Dinas Pendidikan Provinsi Banten bekerjasama dengan Jaringan Informasi Pendidikan – Banten (JIP - B) dan PT. Telkom, yang akan mengupayakan dan berharap agar setiap sekolah diwilayah Provinsi Banten agar memiliki website sekolah masing-masing. Hal itu dikatakan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Cikulur, Ohim. S.Pd.
Langkah Pemprov Banten agar disetiap sekolah memiliki website, dinilainya sangat bagus. Pasalnya, dengan memiliki website berarti memudahkan pemerintah pada khususnya maupun swasta pada umumnya untuk memudahkan mengakses dan mengetahui segala kemajuan dan kebutuhan sekolah tersebut.
“Kami mendukung sekali langkah Pemrov Banten agar setiap sekolah memiliki website, karena dengan itu banyak sekali manfaat dan kemudahan yang didapat,” kata Ohim saat ditemui.
Dengan memiliki website, lanjut Ohim, sekolah bersangkutan dapat menyimpan segala data, profil serta aktivitas kegiatan sekolah agar mudah diakses atau diketahui pihak luar.
“Ketika pemerintah atau pihak swasta ingin tahu data-data profil sekolah dan aktivitas sekolah atau kemajuan dan kebutuhan sekolah, hanya tinggal klik website sekolah yang bersangkutan, maka dengan mudah diketahuinya,” tutur Ohim.
Terpisah, Kepala SDN I Sumurbandung, Cecep Hidayat, mengatakan, pihaknya sangat mendukung terhadap program pemerintah yang terfokus pada upaya peningkatan mutu dan pelayanan dunia pendidikan.
Dalam hal ini, lanjut Cecep, dengan memiliki website, kondisi dan aktivitas kegiatan sekolah dapat dengan mudah diketahui pihak luar (pemerintah/swasta –red) dan sangat banyak sekali manfaat yang akan diambil oleh sekolah tersebut.
Namun, kata Cecep, dalam program tersebut, pemerintah juga harus lebih serius lagi dengan memberikan faktor-faktor penunjang lainnya, agar apa yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Karena menurutnya, dalam hal ini ada beberapa sekolah yang kondisinya sangat tidak menunjang.
“Kami berharap agar pemerintah tetap peduli dan serius dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan fasilitas penunjang lainya agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai dengan harapan,” kata Cecep.
RA. Sudrajat
Langkah Pemprov Banten agar disetiap sekolah memiliki website, dinilainya sangat bagus. Pasalnya, dengan memiliki website berarti memudahkan pemerintah pada khususnya maupun swasta pada umumnya untuk memudahkan mengakses dan mengetahui segala kemajuan dan kebutuhan sekolah tersebut.
“Kami mendukung sekali langkah Pemrov Banten agar setiap sekolah memiliki website, karena dengan itu banyak sekali manfaat dan kemudahan yang didapat,” kata Ohim saat ditemui.
Dengan memiliki website, lanjut Ohim, sekolah bersangkutan dapat menyimpan segala data, profil serta aktivitas kegiatan sekolah agar mudah diakses atau diketahui pihak luar.
“Ketika pemerintah atau pihak swasta ingin tahu data-data profil sekolah dan aktivitas sekolah atau kemajuan dan kebutuhan sekolah, hanya tinggal klik website sekolah yang bersangkutan, maka dengan mudah diketahuinya,” tutur Ohim.
Terpisah, Kepala SDN I Sumurbandung, Cecep Hidayat, mengatakan, pihaknya sangat mendukung terhadap program pemerintah yang terfokus pada upaya peningkatan mutu dan pelayanan dunia pendidikan.
Dalam hal ini, lanjut Cecep, dengan memiliki website, kondisi dan aktivitas kegiatan sekolah dapat dengan mudah diketahui pihak luar (pemerintah/swasta –red) dan sangat banyak sekali manfaat yang akan diambil oleh sekolah tersebut.
Namun, kata Cecep, dalam program tersebut, pemerintah juga harus lebih serius lagi dengan memberikan faktor-faktor penunjang lainnya, agar apa yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Karena menurutnya, dalam hal ini ada beberapa sekolah yang kondisinya sangat tidak menunjang.
“Kami berharap agar pemerintah tetap peduli dan serius dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan fasilitas penunjang lainya agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai dengan harapan,” kata Cecep.
RA. Sudrajat
Pemkab Lebak Gelar Silahturahmi Dengan Wartawan
Pemerintah Kabupaten Lebak belum lama ini, mengelar acara Coffee Morning, silahturahmi dengan wartawan khusus bertugas di Kabupaten Lebak. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Lebak, Ir. Amir Hamzah, Asda II, III dan Asda IV serta seluruh Kepala Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Kabupaten Lebak, bertempat di Aula Multatuli, Setda Lebak.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lebak, Ir. Amir Hamzah mengatakan, digelarnya acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan tali silahturahmi dan terjalin hubungan yang harmonis antara Pemkab Lebak dengan para wartawan khususnya yang bertugas meliput di Kabupaten Lebak, sehingga dapat menciptakan mitra kerja yang baik.
“Tidak maksud lain dengan digelarnya acara ini. Kami hanya ingin meningkatkan tali silahturahmi, terjalin hubungan yang harmonis dan menciptakan mitra kerja yang baik,” katanya.
Dijelaskan Amir Hamzah, di era sekarang ini peran media (wartawan –red) sangatlah penting dan sangat membantu dalam pengembangan pembangunan dan pengetahuan. Maka untuk itu, pihaknya sangat berharap adanya dukungan peran media dalam proses upaya dan usaha pembangunan di Kabupaten lebak agar dapat berjalan dan maju sesuai harapan.
“Wartawan bagi kami adalah mata dan telinganya Pemkab Lebak. kami bisa melihat, mengetahui dan mendengar segala perkembangan yang terjadi di Kabupaten Lebak. itu semua berkat peran media yang sangat peduli kepada kami,” tegasnya.
Mendata Wartawan
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kabag Humas Pemkab Lebak, Alkadri mengatakan, saat ini Humas Lebak sedang mendata ulang keberadaan jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Lebak, guna menghindari aksi-aksi penipuan yang mengatasnamakan wartawan. Pasalnya, pihaknya pernah mendapat laporan yang tidak enak di dengar dari berbagai narasumber.
Alkadri mengatakan, menurut data tahun 2008 tercatat sebanyak 141 wartawan yang bertugas meliput di Kabupaten Lebak. Namun setelah di data ulang tahun 2009, kini baru tercatat sebanyak 37 wartawan. Untuk itu, bagi rekan wartawan yang merasa belum didata ulang, pihaknya berharap untuk segera menghubungi Humas Lebak hingga tanggal 15 Mei 2009.
“Tahun 2008 tercatat 141 wartawan, setelah dilakukan pendataan ulang tahun 2009 tercatat 37 wartawan. Kami berharap bagi rekan-rekan wartawan yang merasa belum didata ulang, untuk segera menghubungi Humas Lebak hingga tanggal 15 Mei,” katanya.
RA. Sudrajat
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lebak, Ir. Amir Hamzah mengatakan, digelarnya acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan tali silahturahmi dan terjalin hubungan yang harmonis antara Pemkab Lebak dengan para wartawan khususnya yang bertugas meliput di Kabupaten Lebak, sehingga dapat menciptakan mitra kerja yang baik.
“Tidak maksud lain dengan digelarnya acara ini. Kami hanya ingin meningkatkan tali silahturahmi, terjalin hubungan yang harmonis dan menciptakan mitra kerja yang baik,” katanya.
Dijelaskan Amir Hamzah, di era sekarang ini peran media (wartawan –red) sangatlah penting dan sangat membantu dalam pengembangan pembangunan dan pengetahuan. Maka untuk itu, pihaknya sangat berharap adanya dukungan peran media dalam proses upaya dan usaha pembangunan di Kabupaten lebak agar dapat berjalan dan maju sesuai harapan.
“Wartawan bagi kami adalah mata dan telinganya Pemkab Lebak. kami bisa melihat, mengetahui dan mendengar segala perkembangan yang terjadi di Kabupaten Lebak. itu semua berkat peran media yang sangat peduli kepada kami,” tegasnya.
Mendata Wartawan
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kabag Humas Pemkab Lebak, Alkadri mengatakan, saat ini Humas Lebak sedang mendata ulang keberadaan jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Lebak, guna menghindari aksi-aksi penipuan yang mengatasnamakan wartawan. Pasalnya, pihaknya pernah mendapat laporan yang tidak enak di dengar dari berbagai narasumber.
Alkadri mengatakan, menurut data tahun 2008 tercatat sebanyak 141 wartawan yang bertugas meliput di Kabupaten Lebak. Namun setelah di data ulang tahun 2009, kini baru tercatat sebanyak 37 wartawan. Untuk itu, bagi rekan wartawan yang merasa belum didata ulang, pihaknya berharap untuk segera menghubungi Humas Lebak hingga tanggal 15 Mei 2009.
“Tahun 2008 tercatat 141 wartawan, setelah dilakukan pendataan ulang tahun 2009 tercatat 37 wartawan. Kami berharap bagi rekan-rekan wartawan yang merasa belum didata ulang, untuk segera menghubungi Humas Lebak hingga tanggal 15 Mei,” katanya.
RA. Sudrajat
Puskesmas Cileles Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Cileles, Kabupaten Lebak, terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, hal itu, ditegaskan Kepala UPT Puskesmas Cileles, Saeful Mubaroq saat ditemui penulis diruang kerjanya.
Tujuannya, lanjut Saeful, tak lain agar masyarakat diwilayahnya merasa puas atas pelayanan kesehatan yang diberikan pihak Puskesmas. Saat ini, pihaknya memiliki 5 unit kendaraan motor mantri keliling (manling), 1 unit mobil ambulan serta tenaga medis satu dokter gigi dan satu dokter umum.
Lebih lanjut Saeful menjelaskan, selain berupaya di Puskesmas, peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dilakukan pula pada kegiatan posyandu – posyandu yang tersebar di enam desa binaannya, karena menurutnya, dalam kegiatan posyandu terdapat agenda pembinaan dan penyuluhan tentang kesehatan atau cara hidup sehat.
“Selain di Puskesmas sendiri, kami juga melakukan pencegahan penyakit di kegiatan posyandu, dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan terkait kesehatan atau cara hidup sehat. Dan biasanya pada kegiatan posyandu banyak dihadiri oleh masyarakat khususnya kaum ibu. Berharap agar dapat diterapkan pada lingkungan keluarganya dan di lingkungan sekitarnya,” kata Saeful.
Masih kata Saeful, beberapa penyakit yang doniman diderita masyarakat di desa binaanya yaitu, penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dan penyakit ganguan pencernaan.
“Dengan niat baik dan ihklas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat serta niat kuat masyarakat ingin sembuh dan sehat. Alhamdullilah penyakit ISPA dan gangguan pencernaan dapat ditangani dengan oleh kami,” tutur Saeful.
Sementara itu, Romlah, salah satu pasien yang sedang berobat di Puskesmas Cileles saat itu, ketika ditanya penulis, mengakui bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan pihak Puskesmas Cileles amatlah baik dan bagus, terlebih lagi dengan para pegawai yang ramah, sopan dan selalu tersenyum dalam pelayanannya.
“Alhamdullilah, pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Cileles cukup baik dan bagus, ditambah para pewagainya ramah-ramah, sopan dan selalu memberikan senyum,” kata Romlah.
Butuh Pemagaran
Ditambahkan Kepala UPT Puskesmas Cileles, Saeful Mubaroq, guna menciptakan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas di kantor, pihaknya sangat membutuhkan penataan gedung dengan kegiataan pemagaran di sekeliling gedung Puskesmas Cileles Hal itu, bertujuan, agar gedung dapat tertata dengan baik, terlihat rapih dan indah serta dapat menciptakan suasana aman dan nyaman saat melakukan aktivitas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Maka untuk itu, kata Saeful, memohon kepada pemerintah agar apa yang dibutuhkan dalam penataan gedung Puskesmas Cileles, agar dapat direalisasikan.
“Saat ini kami, sangat membutuhan kegiatan pemagaran di sekililing gedung Puskesmas Cileles, agar gedung dapat tertata dengan baik, aman, nyaman dan indah dipandang. Sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih optimal lagi,” katanya.
RA. Sudrajat
Tujuannya, lanjut Saeful, tak lain agar masyarakat diwilayahnya merasa puas atas pelayanan kesehatan yang diberikan pihak Puskesmas. Saat ini, pihaknya memiliki 5 unit kendaraan motor mantri keliling (manling), 1 unit mobil ambulan serta tenaga medis satu dokter gigi dan satu dokter umum.
Lebih lanjut Saeful menjelaskan, selain berupaya di Puskesmas, peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dilakukan pula pada kegiatan posyandu – posyandu yang tersebar di enam desa binaannya, karena menurutnya, dalam kegiatan posyandu terdapat agenda pembinaan dan penyuluhan tentang kesehatan atau cara hidup sehat.
“Selain di Puskesmas sendiri, kami juga melakukan pencegahan penyakit di kegiatan posyandu, dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan terkait kesehatan atau cara hidup sehat. Dan biasanya pada kegiatan posyandu banyak dihadiri oleh masyarakat khususnya kaum ibu. Berharap agar dapat diterapkan pada lingkungan keluarganya dan di lingkungan sekitarnya,” kata Saeful.
Masih kata Saeful, beberapa penyakit yang doniman diderita masyarakat di desa binaanya yaitu, penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dan penyakit ganguan pencernaan.
“Dengan niat baik dan ihklas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat serta niat kuat masyarakat ingin sembuh dan sehat. Alhamdullilah penyakit ISPA dan gangguan pencernaan dapat ditangani dengan oleh kami,” tutur Saeful.
Sementara itu, Romlah, salah satu pasien yang sedang berobat di Puskesmas Cileles saat itu, ketika ditanya penulis, mengakui bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan pihak Puskesmas Cileles amatlah baik dan bagus, terlebih lagi dengan para pegawai yang ramah, sopan dan selalu tersenyum dalam pelayanannya.
“Alhamdullilah, pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Cileles cukup baik dan bagus, ditambah para pewagainya ramah-ramah, sopan dan selalu memberikan senyum,” kata Romlah.
Butuh Pemagaran
Ditambahkan Kepala UPT Puskesmas Cileles, Saeful Mubaroq, guna menciptakan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas di kantor, pihaknya sangat membutuhkan penataan gedung dengan kegiataan pemagaran di sekeliling gedung Puskesmas Cileles Hal itu, bertujuan, agar gedung dapat tertata dengan baik, terlihat rapih dan indah serta dapat menciptakan suasana aman dan nyaman saat melakukan aktivitas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Maka untuk itu, kata Saeful, memohon kepada pemerintah agar apa yang dibutuhkan dalam penataan gedung Puskesmas Cileles, agar dapat direalisasikan.
“Saat ini kami, sangat membutuhan kegiatan pemagaran di sekililing gedung Puskesmas Cileles, agar gedung dapat tertata dengan baik, aman, nyaman dan indah dipandang. Sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih optimal lagi,” katanya.
RA. Sudrajat
Meningkatkan Pendapatan Petani UPT Pertanian Cikulur Kembangkan Budidaya Singkong
- Pada tahun ini di Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak direncanakan akan mengembangkan usaha budidaya singkong dengan target luas lahan tanam 145 hektare. Hal itu dikatakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pertanian Kecamatan Cikulur, Baum Sobandi.
Dikatakan Baum, budidaya singkong tersebut akan dilakukan di 10 desa yang ada di Kecamatan Cikulur, diantaranya, Desa Muncangkopong (15 hektare), Tamanjaya (20 hektare), Curgpanjang (20 hektare), Anggalan (15 hektare), Muaradua (20 hektare), Cigoong Utara (10 hektare), cigoong Selatan (15 hektar), Cikulur (15 hektare), Sukadaya (15 hektare) dan Desa Pasir Gintung (10 hektare).
“Direncanakan tahun ini di Kecamatan Cikulur akan dikembangkan budidaya singkong dengan luas lahan 145 hektare yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Cikulur. Saat ini, kami sedang melakukan pemetaan dan pendataan,” kata Baum pada penulis.
Tujuan kegiatan budidaya singkong tersebut, lanjut Baum, upaya pemberdayaan masyarakat petani, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, yang tadinya singkong itu memiliki nilai jual sangat rendah bahkan tidak laku. Maka, dengan kegiataan ini, diharapkan singkong tersebut memiliki arti serta nilai jual yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui program system mukibat (kawinan –red).
Analisa Usaha Budidaya Singkong
Dijelaskan Baum, dilihat dari analisa usaha budidaya singkong. Dari hasil produksi petani dengan cara tradisional, biasanya jarak tanam 1 meter X 1 meter, jumlah populasi 10 ribu batang per hektare, menghasilkan 2 kg per batang sehingga hasil produksi seluruhnya 20 ton per hektare. Kemudian dijual dengan harga Rp. 350,- per kilogram. Dihitung, Rp. 350 X 20 ton = Rp. 7.000.000.-. Biaya produksi dengan cara petani tradisional Rp. 3.500.000,- per hektare.
Sedangkan, lanjut Baum lagi, kalau dilakukan dengan cara system Mukibat atau inovasi teknologi pertanian, biaya operasional produksi Rp. 15 juta per hektare, hasil produksi dengan jarak tanam 1,5 meter X 1,5 meter dengan jumlah populasi 4360 batang per hektare, menghasilkan 30 Kg per batang, sehingga hasil seluruhnya 120 ton per hektare. Dihitung Rp. 350,- X 120 ton = Rp. 42 juta. Dari hasi itu, kata Baum, petani mempunyai pendapatan selama 10 bulan, Rp. 42 juta (hasil produksi) dikurangi Rp. 15 juta (biaya produksi) = Rp. 27 juta, jadi pendapatan per bulan petani Rp. 2,7 juta.
Untuk itu, imbuh Baum, dengan telah berdirinya pabrik Bio Etanol di Kecamatan Cikulur, diharapkan para petani di Cikulur tidak menjadi penonton. Petani di Cikulur harus menjadi pemasok kebutuhan pabrik Bio Etanol, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan tarap hidup ekonomi petani dan tingkat kesejahteraan petani di Kecamatan Cikulur.
“Saya berharap para petani di Cikulur menjadi penikmat keberadaan Pabrik Bio Etanol dengan memasok kebutuhan pabrik tersebut. Amat disayangkan apabila pemasok kebutuhan pabrik dipenuhi oleh petani luar Kecamatan Cikulur,” kata Baum.
Sementara itu, Ketua Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Desa Cigoong Selatan, Oni Madroni saat ditemui penulis dikediamannya, menyambut gembira dengan adanya program yang terfokus pada sektor pertanian. Menurutnya, program kegiatan budidaya singkong memiliki prospek yang baik serta dapat meningkatkan pendapatan ekonomi para petani, sehingga tidak menutup kemungkinan petani akan beralih usaha budidaya singkong.
“Pada intinya, kami menyambut gembira terhadap program yang terfokus pada sektor pertanian. Kami menilai, pengembangan usaha budidaya singkong memiliki prospek yang baik bagi petani dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan petani. untuk itu, kami akan mendukung dan mengikuti melaksanakan program tersebut,” kata Oni.
RA. Sudrajat
Dikatakan Baum, budidaya singkong tersebut akan dilakukan di 10 desa yang ada di Kecamatan Cikulur, diantaranya, Desa Muncangkopong (15 hektare), Tamanjaya (20 hektare), Curgpanjang (20 hektare), Anggalan (15 hektare), Muaradua (20 hektare), Cigoong Utara (10 hektare), cigoong Selatan (15 hektar), Cikulur (15 hektare), Sukadaya (15 hektare) dan Desa Pasir Gintung (10 hektare).
“Direncanakan tahun ini di Kecamatan Cikulur akan dikembangkan budidaya singkong dengan luas lahan 145 hektare yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Cikulur. Saat ini, kami sedang melakukan pemetaan dan pendataan,” kata Baum pada penulis.
Tujuan kegiatan budidaya singkong tersebut, lanjut Baum, upaya pemberdayaan masyarakat petani, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, yang tadinya singkong itu memiliki nilai jual sangat rendah bahkan tidak laku. Maka, dengan kegiataan ini, diharapkan singkong tersebut memiliki arti serta nilai jual yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui program system mukibat (kawinan –red).
Analisa Usaha Budidaya Singkong
Dijelaskan Baum, dilihat dari analisa usaha budidaya singkong. Dari hasil produksi petani dengan cara tradisional, biasanya jarak tanam 1 meter X 1 meter, jumlah populasi 10 ribu batang per hektare, menghasilkan 2 kg per batang sehingga hasil produksi seluruhnya 20 ton per hektare. Kemudian dijual dengan harga Rp. 350,- per kilogram. Dihitung, Rp. 350 X 20 ton = Rp. 7.000.000.-. Biaya produksi dengan cara petani tradisional Rp. 3.500.000,- per hektare.
Sedangkan, lanjut Baum lagi, kalau dilakukan dengan cara system Mukibat atau inovasi teknologi pertanian, biaya operasional produksi Rp. 15 juta per hektare, hasil produksi dengan jarak tanam 1,5 meter X 1,5 meter dengan jumlah populasi 4360 batang per hektare, menghasilkan 30 Kg per batang, sehingga hasil seluruhnya 120 ton per hektare. Dihitung Rp. 350,- X 120 ton = Rp. 42 juta. Dari hasi itu, kata Baum, petani mempunyai pendapatan selama 10 bulan, Rp. 42 juta (hasil produksi) dikurangi Rp. 15 juta (biaya produksi) = Rp. 27 juta, jadi pendapatan per bulan petani Rp. 2,7 juta.
Untuk itu, imbuh Baum, dengan telah berdirinya pabrik Bio Etanol di Kecamatan Cikulur, diharapkan para petani di Cikulur tidak menjadi penonton. Petani di Cikulur harus menjadi pemasok kebutuhan pabrik Bio Etanol, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan tarap hidup ekonomi petani dan tingkat kesejahteraan petani di Kecamatan Cikulur.
“Saya berharap para petani di Cikulur menjadi penikmat keberadaan Pabrik Bio Etanol dengan memasok kebutuhan pabrik tersebut. Amat disayangkan apabila pemasok kebutuhan pabrik dipenuhi oleh petani luar Kecamatan Cikulur,” kata Baum.
Sementara itu, Ketua Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Desa Cigoong Selatan, Oni Madroni saat ditemui penulis dikediamannya, menyambut gembira dengan adanya program yang terfokus pada sektor pertanian. Menurutnya, program kegiatan budidaya singkong memiliki prospek yang baik serta dapat meningkatkan pendapatan ekonomi para petani, sehingga tidak menutup kemungkinan petani akan beralih usaha budidaya singkong.
“Pada intinya, kami menyambut gembira terhadap program yang terfokus pada sektor pertanian. Kami menilai, pengembangan usaha budidaya singkong memiliki prospek yang baik bagi petani dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan petani. untuk itu, kami akan mendukung dan mengikuti melaksanakan program tersebut,” kata Oni.
RA. Sudrajat
Pemkab Lebak Tingkatkan Sarana dan Prasarana Penyuluh Petanian
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Dinas Petanian Kabupaten Lebak, pada tahun anggaran 2009 terus eksis berupaya meningkatkan sarana dan prasarana penyuluh pertanian. Salah satunya melaksanakan kegiatan pemagaran disejumlah kantor Badan Penyuluh Pertanian (BPP) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Petanian yang tersebar di Kabupaten Lebak. Hal itu dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Program Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Yoyo Suherman saat dikonfirmasi penulis di ruang kerjanya.
Dijelaskan Yoyo, kegiatan pemagaran kantor BPP/UPT Pertanian dibiayai DAK APBD Kabupaten Lebak, dilaksanakan di tujuh kecamatan diantaranya, kantor UPT Pertanian Kecamatan Cikulur, Cileles, Cimarga, Muncang, Sajira, Banjarsari dan kantor UPT Pertanian Malingping.
“Kegiatan pemagaran tersebut didanai dari DAK, dilaksanakan di tujuh kantor BPP/UPT Pertanian yang ada di Kabupaten Lebak,” katanya.
Tujuan dari pemagaran tersebut, jelas Yoyo lagi, adalah selain upaya untuk pengamanan kantor BPP/UPT pertanian dari gangguan para hewan juga kantor tertata dengan baik, terlihat indah serta kondisi kantor tersebut dapat dijadikan contoh oleh kantor lainnya. Diharapkan, para pegawai di kantor tersebut dapat merasa nyaman dan aman serta dapat menjadi motivasi bagi para pegawai untuk lebih meningkatkan kinerjanya.
“Insya Allah, kalau kondisi kantor aman, nyaman, tertata dengan baik dan indah dipandang, kami yakin pegawai pada kantor tersebut akan termotivasi lagi untuk meningkatkan kinerjanya,” kata Yoyo.
Dalam pelaksanaan kegiatan pemagaran tersebut, lanjut Yoyo, dikerjakan oleh pihak ketiga (rekanan –red) dengan mekanisme lelang, penunjukan langsung.
Terpisah, Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Cikulur, Baum Sobandi membenarkan, bahwa kantor yang dipimpinnya sedang ada kegiatan pemagaran yang dikerjakan oleh rekanan atau pihak ketiga.
“Alhamdulillah dan dapat bapak lihat sendiri, kantor kami sedang ada kegiatan pemagaran yang dikerjakan oleh pemborong (rekanan –red). Sesuai RAB, panjang pagar 41 meter dan tinggi 1,20 meter. Yang tentunya, apabila pemagaran ini selesai dikerjakan, kami akan lebih merasa aman dari gangguan hewan dan nyaman dalam mejalankan tugas memberi pelayanan terhadap masyarakat petani,” ucap Baum pada penulis
Ajat
Dijelaskan Yoyo, kegiatan pemagaran kantor BPP/UPT Pertanian dibiayai DAK APBD Kabupaten Lebak, dilaksanakan di tujuh kecamatan diantaranya, kantor UPT Pertanian Kecamatan Cikulur, Cileles, Cimarga, Muncang, Sajira, Banjarsari dan kantor UPT Pertanian Malingping.
“Kegiatan pemagaran tersebut didanai dari DAK, dilaksanakan di tujuh kantor BPP/UPT Pertanian yang ada di Kabupaten Lebak,” katanya.
Tujuan dari pemagaran tersebut, jelas Yoyo lagi, adalah selain upaya untuk pengamanan kantor BPP/UPT pertanian dari gangguan para hewan juga kantor tertata dengan baik, terlihat indah serta kondisi kantor tersebut dapat dijadikan contoh oleh kantor lainnya. Diharapkan, para pegawai di kantor tersebut dapat merasa nyaman dan aman serta dapat menjadi motivasi bagi para pegawai untuk lebih meningkatkan kinerjanya.
“Insya Allah, kalau kondisi kantor aman, nyaman, tertata dengan baik dan indah dipandang, kami yakin pegawai pada kantor tersebut akan termotivasi lagi untuk meningkatkan kinerjanya,” kata Yoyo.
Dalam pelaksanaan kegiatan pemagaran tersebut, lanjut Yoyo, dikerjakan oleh pihak ketiga (rekanan –red) dengan mekanisme lelang, penunjukan langsung.
Terpisah, Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Cikulur, Baum Sobandi membenarkan, bahwa kantor yang dipimpinnya sedang ada kegiatan pemagaran yang dikerjakan oleh rekanan atau pihak ketiga.
“Alhamdulillah dan dapat bapak lihat sendiri, kantor kami sedang ada kegiatan pemagaran yang dikerjakan oleh pemborong (rekanan –red). Sesuai RAB, panjang pagar 41 meter dan tinggi 1,20 meter. Yang tentunya, apabila pemagaran ini selesai dikerjakan, kami akan lebih merasa aman dari gangguan hewan dan nyaman dalam mejalankan tugas memberi pelayanan terhadap masyarakat petani,” ucap Baum pada penulis
Ajat
Stasiun Pengangkutan Dan Pengisian Bluk Elpiji Dibangun
Dengan dibangunya stasiun pengangkutan dan pengisian bluk elpiji, yang berlokasi di Jalan Raya Rangkasbitung – Pangdeglang, Kampung Tajur, RW 06, Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Sebelumnya, pihak perusahaan PT. Bumi Karya Artha, Jumat lalu mengadakan tatap muka bersama para tokoh masyarakat dilingkungan RW 06, Desa Kaduagung Barat. Hadir pada acara tersebut, Kades Kaduagung Barat, Arta, Ketua RW 06, Rubino dan tokoh ulama KH. Nurdin. Sedangkan dari utusan dari PT. Bumi Karya Artha dipimpin dan dihadiri oleh Jenderal Menejer, Hendra.
Dalam sambutanya, Hendra menegaskan, berdasarkan surat IMB N0 : 503/29-IMB/KPPT/2009 dibangun stasiun pengakutan dan pengisian bluk elpiji diatas lahan tanah 1,2 hektare. Tentunya masyarakat Kabupaten Lebak pada khususnya dan Provinsi Banten pada umumnya, akan lebih mudah untuk membeli elpiji dan selain itu, tentunya dapat menyerap tenaga kerja.
Sementara Kepala Desa (Kades) Kaduagung Barat, Arta, didampingi Ketua RW 06, Rubino dalam sambutanya mengatakan, pihaknya merasa berterimakasih dan bangga dengan dibangunnya stasiun pengakutan dan pengisian bluk elpiji tersebut. Selain itu, lanjut Arta, pihaknya juga memohon dengan sangat dan hormat kepada pihak perusahaan, bila membutuhkan pekerja baru, baik itu bagian keamanan maupun bagian lain, agar terlebih dahulu mengutamakan warga Desa Kaduagung Barat, mengingat banyak warganya yang masih pengangguran.
Mengaku Titipan Wakil Bupati Lebak
Lanjut Arta lagi, sehari sebelum pembangunan mulai dikerjakan, tiba-tiba datang 4 orang berasal dari luar Kecamatan Cibadak, kedatangan 4 orang tersebut untuk dapat bekerja pada pembangunan perusahaan tersebut sebagai keamanan dan ke 4 orang tersebut mengaku, atas titipan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah.
“Ada 4 orang datang, maksudnya agar dapat bekerja pada perusahaan itu sebagai keamanan. Ke 4 orang tersebut mengaku titipan Wakil Bupati Lebak,” kata Arta.
Atas kejadian itu, kini dirinya mengakui merasa kebingungan, karena khawatir adanya rasa cemburu sosial dan inipun telah mendapat protes sari warga desanya, terutama kaum pengangguran.
“Hal ini tidak bisa dibiarkan dengan begitu saja, karena menyangkut kepentingan warga Desa Kaduagung Barat yang masih menganggur, jadi saya mohon jangan ada intervensi dari luar. Sesuai komitmen dengan perusahaan, bahwa dalam merekrut tenaga kerja, pihak perusahaan akan mementingkan atau mendahulukan warga Desa Kaduagung Barat,” kata Arta.
Sementara itu, ke 4 orang yang mengaku titipan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, diantaranya satu orang bernama Asep. Ketika ditemui dilokasi, Asep mengakui, saat ini dirinya bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Bappeda Kabupaten Lebak.
Dalam sambutanya, Hendra menegaskan, berdasarkan surat IMB N0 : 503/29-IMB/KPPT/2009 dibangun stasiun pengakutan dan pengisian bluk elpiji diatas lahan tanah 1,2 hektare. Tentunya masyarakat Kabupaten Lebak pada khususnya dan Provinsi Banten pada umumnya, akan lebih mudah untuk membeli elpiji dan selain itu, tentunya dapat menyerap tenaga kerja.
Sementara Kepala Desa (Kades) Kaduagung Barat, Arta, didampingi Ketua RW 06, Rubino dalam sambutanya mengatakan, pihaknya merasa berterimakasih dan bangga dengan dibangunnya stasiun pengakutan dan pengisian bluk elpiji tersebut. Selain itu, lanjut Arta, pihaknya juga memohon dengan sangat dan hormat kepada pihak perusahaan, bila membutuhkan pekerja baru, baik itu bagian keamanan maupun bagian lain, agar terlebih dahulu mengutamakan warga Desa Kaduagung Barat, mengingat banyak warganya yang masih pengangguran.
Mengaku Titipan Wakil Bupati Lebak
Lanjut Arta lagi, sehari sebelum pembangunan mulai dikerjakan, tiba-tiba datang 4 orang berasal dari luar Kecamatan Cibadak, kedatangan 4 orang tersebut untuk dapat bekerja pada pembangunan perusahaan tersebut sebagai keamanan dan ke 4 orang tersebut mengaku, atas titipan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah.
“Ada 4 orang datang, maksudnya agar dapat bekerja pada perusahaan itu sebagai keamanan. Ke 4 orang tersebut mengaku titipan Wakil Bupati Lebak,” kata Arta.
Atas kejadian itu, kini dirinya mengakui merasa kebingungan, karena khawatir adanya rasa cemburu sosial dan inipun telah mendapat protes sari warga desanya, terutama kaum pengangguran.
“Hal ini tidak bisa dibiarkan dengan begitu saja, karena menyangkut kepentingan warga Desa Kaduagung Barat yang masih menganggur, jadi saya mohon jangan ada intervensi dari luar. Sesuai komitmen dengan perusahaan, bahwa dalam merekrut tenaga kerja, pihak perusahaan akan mementingkan atau mendahulukan warga Desa Kaduagung Barat,” kata Arta.
Sementara itu, ke 4 orang yang mengaku titipan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, diantaranya satu orang bernama Asep. Ketika ditemui dilokasi, Asep mengakui, saat ini dirinya bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Bappeda Kabupaten Lebak.
Bantuan Insentif Tutor Ponpes Salafi “Disunat” Oknum Depag
Upaya untuk melakukan pencerdasan terhadap umat (santri –red), adalah sebuah komitmen bagi setiap penyelenggara pondok pesantren (Ponpes) salafi wajib belajar pendidikan dasar (wajardikdas), khususnya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Akan tetapi, niat baik para penyelenggara pendidikan di ponpes salafi tersebut, kerap mengalami halangan dan rintangan.
Bantuan insentif untuk guru (Tutor -red) di Ponpes Hidayatul Wildan, Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak disunat oknum pengawas dari Kantor Departemen Agama (Depag) Kabupaten Lebak. Seperti dituturkan pimpinan Ponpes Hidayatul Wildan, kyai Sariyudin, bahwa sejak ponpesnya menerima bantuan insentif tutor salafi beberapa tahun lalu. Pada awalnya, dirinya sangat percaya akan eksistensi Yayah, seorang pengawas dari Depag Lebak. Lambat laut kepercayaan itu, justru kian memudar, lantaran sosok pengawas tersebut sering menyunat dana bantuan insentif tersebut.
“Hak yang seharusnya utuh diterima para tutor salafi, pada kenyataannya oleh oknum pengawas itu hanya diberikan Rp. 400 ribu per tutor. Belum lagi buku rekening yang semestinya ditangan tutor selaku si penerima hak, malah dikuasai oleh oknum pengawas tersebut,” katanya.
Ditegaskan lagi, bentuk lain dari sikap kurang terpuji oknum pengawas Depag tersebut yaitu, adanya dua nama tutor fiktif yang secara sengaja disisipkan dalam daftar jumlah tutor., sehingga dari 4 orang tutor salafi yang tercacat dan diketahui, justru bertambah menjadi 6 tutor.
Hal itu, lanjut Kyai Sariyudin, sangat menggangu pelaksanaan program bantuan di ponpes Hidayatul Wildan. Sehingga tiada jalan lain, kecuali harus mundur dari program bantuan tersebut ketimbangan terjerumus pada upaya pembohongan dan fitnah.
“Kami khawatir, ini akan bermuara pada fitnah dan pembohongan public. Pada prinsifnya kami mau menerima bantuan tapi dengan apa adanya, bukan dengan cara menggiring kyai untuk berbohong. Kalau begini caranya, lebih baik kami mundur dari program bantuan Depag,” ucapnya.
Peristiwa serupa, juga dialami di Ponpes salafi Bani Sueb, yang dipimpin KH. Damanhuri. Ponpes yang berlokasi di Desa Penancangan, Kecamatan Cibadak tersebut, saat ini mengaku tidak pernah mengetahui berapa jumlah nilai bantuan yang semestinya diterima. Sebab buku rekening bantuan tersebut dikuasai Lilis, selaku oknum eks pengawas Depag di Kecamatan Cibadak (kini telah dimutasikan –red)
“Abah mah teu terang, sabaraha nilai bantuan anu sabenerna. Buku rekeningna geh can pernah ningali, sabab can dipasihkeun ku ibu Lilis. Jadi artosna geh sapamasihan ti pengawas bae,” (bapak tidak tahu, berapa nilai bantuan yang sebenarnya. Buku rekeningnya saja belum pernah melihat, karena belum pernah diberikan oleh ibu Lilis. Jadi uangnya sedikasihnya dari pengawas saja,” katanya.
Ketua kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Depag Lebak, Ajurum Firdaus S.Ag, saat dimintai komentarnya mengatakan, pihaknya telah memanggil Yayah, salah satu eks pengawas Depag Kecamatan Cibadak, karena menurutnya, sikap mereka telah sangat menyalahi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengawas.
‘Tugas pengawas itu bukan untuk melakukan intervensi terhadap para penerima bantuan program Depag, tapi sebagai motivator, membina serta mengawasi sejauh mana gerak kemajuan dari pelaksanaan program-program tersebut. Untuk itu sikap mereka layak saya laporkan untuk mendapatkan evaluasi pimpinan, sehingga lembaga Depag tidak tercoreng,” tegasnya pada penulis.
Selain itu, lanjut firdaus, baik Yayah maupun Lilis, keduanya adalah pegawai Depag yang sudah tidak lagi bertugas di Kecamatan Cibadak, melainkan telah dimutasikan ke wilayah Kecamatan Cimarga. Sehingga kalau mereka masih mengurusi atau mencampuri urusan program yang bukan wilayah binaanya, dapat dikenakan sanksi pemecatan. Ulah kedua oknum pengawas tersebut, jelas merupakan pelanggaraan yang cukup serius, terlebih karena sikap keduanya itu berdampak pada citra dan kredibilitas Depag Kabupaten Lebak.
Lebih Dari Penjahat
Menyikapi hal itu, Kasi Pekapontren Depag Lebak, Drs. H. Suaidi M Pd saat ditanyai penulis, sangat menyayangkan atas tindakan yang telah dilakukan dua oknum pengawas Depag tersebut. Pihaknya akan melakukan klarifikasi terkait kasus tersebut.
Namun ,menurutnya jika hal tersebut benar faktanya, berarti mereka itu penjahat yang lebih jahat dari penjahat. Pasalnya dana bantuan tersebut mutlak hak tutor di pondok pesantern yang tujuannya untuk memotivasi para tutor salafi dalam menjalankan kewajibanya guna sebagai penunjang sebagian kebutuhan pembelajaran para santri dalam kerangka mencerdaskan generasi umat dan bangsa dilingkungan pondok pesantren, bukan untuk kepentingan diluar ketentuan.
“Kami akan telusuri kebenarannya, jika hal itu terbukti benar, berarti mereka itu penjahat diatas penjahat,” tegasnya.
Bantuan insentif untuk guru (Tutor -red) di Ponpes Hidayatul Wildan, Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak disunat oknum pengawas dari Kantor Departemen Agama (Depag) Kabupaten Lebak. Seperti dituturkan pimpinan Ponpes Hidayatul Wildan, kyai Sariyudin, bahwa sejak ponpesnya menerima bantuan insentif tutor salafi beberapa tahun lalu. Pada awalnya, dirinya sangat percaya akan eksistensi Yayah, seorang pengawas dari Depag Lebak. Lambat laut kepercayaan itu, justru kian memudar, lantaran sosok pengawas tersebut sering menyunat dana bantuan insentif tersebut.
“Hak yang seharusnya utuh diterima para tutor salafi, pada kenyataannya oleh oknum pengawas itu hanya diberikan Rp. 400 ribu per tutor. Belum lagi buku rekening yang semestinya ditangan tutor selaku si penerima hak, malah dikuasai oleh oknum pengawas tersebut,” katanya.
Ditegaskan lagi, bentuk lain dari sikap kurang terpuji oknum pengawas Depag tersebut yaitu, adanya dua nama tutor fiktif yang secara sengaja disisipkan dalam daftar jumlah tutor., sehingga dari 4 orang tutor salafi yang tercacat dan diketahui, justru bertambah menjadi 6 tutor.
Hal itu, lanjut Kyai Sariyudin, sangat menggangu pelaksanaan program bantuan di ponpes Hidayatul Wildan. Sehingga tiada jalan lain, kecuali harus mundur dari program bantuan tersebut ketimbangan terjerumus pada upaya pembohongan dan fitnah.
“Kami khawatir, ini akan bermuara pada fitnah dan pembohongan public. Pada prinsifnya kami mau menerima bantuan tapi dengan apa adanya, bukan dengan cara menggiring kyai untuk berbohong. Kalau begini caranya, lebih baik kami mundur dari program bantuan Depag,” ucapnya.
Peristiwa serupa, juga dialami di Ponpes salafi Bani Sueb, yang dipimpin KH. Damanhuri. Ponpes yang berlokasi di Desa Penancangan, Kecamatan Cibadak tersebut, saat ini mengaku tidak pernah mengetahui berapa jumlah nilai bantuan yang semestinya diterima. Sebab buku rekening bantuan tersebut dikuasai Lilis, selaku oknum eks pengawas Depag di Kecamatan Cibadak (kini telah dimutasikan –red)
“Abah mah teu terang, sabaraha nilai bantuan anu sabenerna. Buku rekeningna geh can pernah ningali, sabab can dipasihkeun ku ibu Lilis. Jadi artosna geh sapamasihan ti pengawas bae,” (bapak tidak tahu, berapa nilai bantuan yang sebenarnya. Buku rekeningnya saja belum pernah melihat, karena belum pernah diberikan oleh ibu Lilis. Jadi uangnya sedikasihnya dari pengawas saja,” katanya.
Ketua kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Depag Lebak, Ajurum Firdaus S.Ag, saat dimintai komentarnya mengatakan, pihaknya telah memanggil Yayah, salah satu eks pengawas Depag Kecamatan Cibadak, karena menurutnya, sikap mereka telah sangat menyalahi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengawas.
‘Tugas pengawas itu bukan untuk melakukan intervensi terhadap para penerima bantuan program Depag, tapi sebagai motivator, membina serta mengawasi sejauh mana gerak kemajuan dari pelaksanaan program-program tersebut. Untuk itu sikap mereka layak saya laporkan untuk mendapatkan evaluasi pimpinan, sehingga lembaga Depag tidak tercoreng,” tegasnya pada penulis.
Selain itu, lanjut firdaus, baik Yayah maupun Lilis, keduanya adalah pegawai Depag yang sudah tidak lagi bertugas di Kecamatan Cibadak, melainkan telah dimutasikan ke wilayah Kecamatan Cimarga. Sehingga kalau mereka masih mengurusi atau mencampuri urusan program yang bukan wilayah binaanya, dapat dikenakan sanksi pemecatan. Ulah kedua oknum pengawas tersebut, jelas merupakan pelanggaraan yang cukup serius, terlebih karena sikap keduanya itu berdampak pada citra dan kredibilitas Depag Kabupaten Lebak.
Lebih Dari Penjahat
Menyikapi hal itu, Kasi Pekapontren Depag Lebak, Drs. H. Suaidi M Pd saat ditanyai penulis, sangat menyayangkan atas tindakan yang telah dilakukan dua oknum pengawas Depag tersebut. Pihaknya akan melakukan klarifikasi terkait kasus tersebut.
Namun ,menurutnya jika hal tersebut benar faktanya, berarti mereka itu penjahat yang lebih jahat dari penjahat. Pasalnya dana bantuan tersebut mutlak hak tutor di pondok pesantern yang tujuannya untuk memotivasi para tutor salafi dalam menjalankan kewajibanya guna sebagai penunjang sebagian kebutuhan pembelajaran para santri dalam kerangka mencerdaskan generasi umat dan bangsa dilingkungan pondok pesantren, bukan untuk kepentingan diluar ketentuan.
“Kami akan telusuri kebenarannya, jika hal itu terbukti benar, berarti mereka itu penjahat diatas penjahat,” tegasnya.
MTs Ar-Ribathiyah Kekurangan Ruang Kelas
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ar–Ribathiyah yang berlokasi di Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, saat ini sangat membutuhkan Ruang Kelas Baru (RKB). Pasalnya, jumlah ruang kelas yang ada tidak sesuai dengan jumlah siswa. Saat ini jumlah siswa yang tercatat di MTs Ar-Ribathiyah sebanyak 287 siswa, jumlah ruang kelas sebanyak 3 ruang dan rombongan belajar (rombel) sebanyak 7 rombel.
“Kami sangat kekurangan RKB, untuk ruang kelas, idealnya harus sesuai dengan jumlah rombel. Sehingga sesuai data yang ada, jelas kami sangat kekurangan 4 ruang kelas,” kata Kepala MTs Ar-Ribathiyah, Nasrudin kepada penulis.
Langkah upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, lanjut Nasrudin, pihaknya telah beberapa kali mengajukan permohonan (proposal-red) kepada pemerintah. Permohonan tersebut disampaikan, baik melalui Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Lebak, Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Provinsi Banten bahkan hingga ke Departemen Agama di Jakarta. Namun, hingga kini, lanjut Nasrudin, permohonan tersebut belum ada realisasinya.
“Permohonan tersebut telah kami sampaikan ke Depag Kebupaten Lebak, Kanwil Depag Provinsi Banten hingga ke Kantor Depatemen Agama Pusat. Tapi hingga kini kami belum mendapat jawabannya,” jelas Nasrudin.
Ditambahkan Nasrudin, dengan jumlah siswa sebanyak 287 orang dan 3 ruang kelas, dapat dibayangkan betapa sulitnya mengatur kegiatan belajar mengajar (KBM). Akibat dari kekurangan kelas tersebut, berdampak pada menurunnya semangat belajar siswa yang pada akhirnya prestasi siswa pun mengalami penurunan.
“Kami dapat merasakan dan menilai, akibat kekurangan kelas tersebut, berdampak pada KBM tidak efektif, semangat belajar siswa menurun dan prestasi siswa juga menurun,” kata Nasrudin.
Untuk itu, pihaknya berharap kepada pemerintah untuk segera merealisasikan permohonan untuk menambah RKB di lingkungan MTs Ar-Ribathiyah, agar apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara dalam upaya mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan mutu pendidikan dapat terwujud sesuai harapan.
Terpisah, Kepala Desa Curugpanjang, Oji Fakhroji saat dimintai komentarnya, mengatakan sebagian besar siswa di sekolah tersebut berasal dari Desa Curugpanjang. Oleh karena itu, pihaknya sering menerima keluhan baik dari warga desa (orang tua siswa) maupun pihak sekolah terkait kondisi MTs Ar-Ribathiyah yang sangat kekurangan ruang kelas. Maka untuk itu, pihaknya sangat berharap kepada pemerintah untuk segera mengabulkan permohonan MTs Ar-Ribathiyah, agar dalam upaya mencerdaskan anak didiknya dapat berjalan optimal dan meraih prestasi yang dapat dibanggakan.
“Memang saya sering menerima keluhan (curhat-red) baik dari para orang tua siswa maupun pengelola MTs Ar-Ribathiyah, karena mereka itu, sebagian besar adalah warga saya. Untuk itu saya selaku Kepala Desa Curugpanjang sangat berharap kepada pemerintah untuk segeranya mengabulkan permohonan tersebut menjadi kenyataan. Agar KBM di MTs Ar-Ribathiyah dapat berjalan optimal dan dapat menjadikan anak didiknya berpretasi,” kata Oji dikediamannya.
“Kami sangat kekurangan RKB, untuk ruang kelas, idealnya harus sesuai dengan jumlah rombel. Sehingga sesuai data yang ada, jelas kami sangat kekurangan 4 ruang kelas,” kata Kepala MTs Ar-Ribathiyah, Nasrudin kepada penulis.
Langkah upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, lanjut Nasrudin, pihaknya telah beberapa kali mengajukan permohonan (proposal-red) kepada pemerintah. Permohonan tersebut disampaikan, baik melalui Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Lebak, Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Provinsi Banten bahkan hingga ke Departemen Agama di Jakarta. Namun, hingga kini, lanjut Nasrudin, permohonan tersebut belum ada realisasinya.
“Permohonan tersebut telah kami sampaikan ke Depag Kebupaten Lebak, Kanwil Depag Provinsi Banten hingga ke Kantor Depatemen Agama Pusat. Tapi hingga kini kami belum mendapat jawabannya,” jelas Nasrudin.
Ditambahkan Nasrudin, dengan jumlah siswa sebanyak 287 orang dan 3 ruang kelas, dapat dibayangkan betapa sulitnya mengatur kegiatan belajar mengajar (KBM). Akibat dari kekurangan kelas tersebut, berdampak pada menurunnya semangat belajar siswa yang pada akhirnya prestasi siswa pun mengalami penurunan.
“Kami dapat merasakan dan menilai, akibat kekurangan kelas tersebut, berdampak pada KBM tidak efektif, semangat belajar siswa menurun dan prestasi siswa juga menurun,” kata Nasrudin.
Untuk itu, pihaknya berharap kepada pemerintah untuk segera merealisasikan permohonan untuk menambah RKB di lingkungan MTs Ar-Ribathiyah, agar apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara dalam upaya mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan mutu pendidikan dapat terwujud sesuai harapan.
Terpisah, Kepala Desa Curugpanjang, Oji Fakhroji saat dimintai komentarnya, mengatakan sebagian besar siswa di sekolah tersebut berasal dari Desa Curugpanjang. Oleh karena itu, pihaknya sering menerima keluhan baik dari warga desa (orang tua siswa) maupun pihak sekolah terkait kondisi MTs Ar-Ribathiyah yang sangat kekurangan ruang kelas. Maka untuk itu, pihaknya sangat berharap kepada pemerintah untuk segera mengabulkan permohonan MTs Ar-Ribathiyah, agar dalam upaya mencerdaskan anak didiknya dapat berjalan optimal dan meraih prestasi yang dapat dibanggakan.
“Memang saya sering menerima keluhan (curhat-red) baik dari para orang tua siswa maupun pengelola MTs Ar-Ribathiyah, karena mereka itu, sebagian besar adalah warga saya. Untuk itu saya selaku Kepala Desa Curugpanjang sangat berharap kepada pemerintah untuk segeranya mengabulkan permohonan tersebut menjadi kenyataan. Agar KBM di MTs Ar-Ribathiyah dapat berjalan optimal dan dapat menjadikan anak didiknya berpretasi,” kata Oji dikediamannya.
Langganan:
Postingan (Atom)