Menekan Peredaran Motor “Bodong” Polres Lebak Giat Gelar Sosialisasi Dan Operasi

Guna menekan atau meminimalisir pencurian dan peredaran motor bodong di Kabupaten Lebak, Polisi Resort (Polres) Lebak giat menggelar operasi. Hal itu dikatakan Kapolres Lebak, AKBP. Widoni Fedri saat menerima kunjungan Silahturahmi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lebak di kantornya (24/5).

Menurutnya, tingginya peredaran atau maraknya motor bodong diwilayah hukum kabupaten Lebak, itu disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan guna menekan peredaran motor bodong seperti sosialisasi, memberi himbauan via spanduk di jalan-jalan raya, himbauan (photocopy) yang disebarkan di 23 Polsek dan 5 Pospol yang berada diwilayah hukum Polres Lebak dan berbagai operasi atau razia.

“Dari segi pembangunan Kabupaten Lebak lebih maju dibanding Kabupaten Pandeglang dan masyarakat Lebak pun cukup koperatif dalam pengamanan (Kamtibmas), namun tingkat kesadaran masyarakat masih kurang atau rendah khususnya masih maraknya peredaran motor bodong,” tutur Kapolres Lebak.

Padahal, menurut Kapolres Lebak, dengan memiliki atau menggunakan motor bodong, banyak sekali susahnya dibandingkan manfaatnya, contohnya, bila terjadi kecelakaan tidak akan mendapatkan asuransi dan bila terkena operasi akan berabe urusannya.
Masih menurut Kapolres Lebak, bila upaya - upaya tersebut tetap tidak dapat menekan angka pencurian dan peredaran motor bodong, maka kedepan pihaknya akan melakukan operasi “Door to Door” dari rumah kerumah.

“Saya berharap kepada rekan-rekan wartawan (PWI –red) agar dapat bekerjasama dan turut andil dalam memberikan informasi, sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat menyadari ruginya memiliki atau menggunakan motor bodong tersebut,” kata Kapolres Lebak.

RA. Sudrajat.

Kepengurusan Baru PWI Kabupaten Lebak

Setelah adanya kekosongan atau habisnya masa jabatan kepemimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lebak, belum lama bertempat di Aula Multatuli Setda Kabupaten Lebak telah dilaksanakan pelantikan pengurus PWI Perwakilan Kabupaten Lebak periode 2010 – 2013. Acara tersebut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Tarman Ajam, Ketua PWI Provinsi Banten, Agus Sanjdadirdja, sejumlah unsur pimpinan Muspida Kabupaten Lebak, para Kepala Dinas dan instansi serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, ketua PWI Provinsi Banten, Agus Sanjdadirdja mengatakan, PWI merupakan suatu organisasi profesi yang bertugas sebagai pewarta, untuk itu, bagi pengurus yang baru dilantik diharapkan dapat menjalin kemitraan yang baik dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dan dapat menjalankan tugas kewartawanannya sesuai dengan kode Etik Jurnalistik.

“Saya berharap pengurus PWI Lebak yang baru dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan Pemkab Lebak dan mendukung segala program - program pembangunannya serta dalam menjalankan tugas kewartawanannya harus profesional sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku,” katanya.

Sementara dalam arahannya, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Tarman Ajam mengatakan, jadilah wartawan daerah yang mencintai daerahnya, mengenali detail daerahnya dan membangun daerahnya. Jalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah setempat dan laksanakan tugas sesusai kode Etik Jurnalistik.

“ Wartawan daerah itu harus mengenali secara detail daerahnya, cintainya daerah dan bangunlah daerahnya. Maka untuk itu, jalinlah kerjasama dengan pemerintah daerahnya, “ucapnya.
Ketua Terpilih PWI Kabupaten Lebak, H. Ami Herman dalam sambutannya mengatakan, segenap pengurus dan anggota PWI Lebak siap mendukung program – program Pemkab Lebak dalam upayanya membangun Kabupaten Lebak kearah yang lebih maju.

Perlu diketahui, kepengurusan PWI Kabupaten Lebak periode 2010 – 2013, Ketua, H. Ami Herman (Suara Karya), Wakil Ketua, H. Ahya (Kompass Indonesia), Sekretaris, Yasril Chaniago (Harian Terbit), Wakil Sekretaris, R.A. Sudrajat (Tabloid Banten Ekspose) dan Bendahara, Abdullah Efendy (Jurnal Metro) dan beberapa seksi serta jumlah keseluruhan anggota PWI Lebak saat ini sebanyak 21 orang.

RA. Sudrajat

Paguyuban Warga Silat Cimande Lestarikan Budaya Bangsa

Sebuah wadah organisasi yang bernama Paguyuban Warga Silat Cimande didirikan 27 Februari 2010 lalu oleh sekelompok anak manusia, pecinta dan peduli akan pelestarian budaya bangsa yakni Pencak Silat Cimande.

Menurut Ketua Umum Paguyuban Warga Silat Cimande, H. Encup Supriadi didampingi Sekretaris II, Ikbaludin dan Kabid Organisasi, Wawan Bonsai saat ditemui KI di padepokannya belum lama ini mengatakan, tujuan dibentuknya Paguyuban Warga Silat Cimande tersebut untuk menghimpun kembali para guru silat dan murid silat yang beraliran Cimande. Pasalnya, organisasi yang ada baik IPSI dan TTKKDH di Kabupaten Lebak tidak berjalan semestinya, maka sejumlah padepokan silat merasa tidak ada wadah untuk memayungi segala kegiatannya maka sepakat untuk membentuk sebuah wadah organisasi tersebut.

Selain itu, kata H. Encup, dengan terbentuknya Paguyuban Warga Silat Cimande tersebut dapat menghidupkan kembali tradisi ritual Cimande seperti “Urut” yang dilaksanakan malam jumat dan malam minggu dilaksanaknan latihan bersama yang bertempat di Sekretariat Paguyuban di Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. Yang diajarkan dalam latihan tersebut, jurus-jurus silat aliaran cimande, variasi gerakan silat yang lebih modern serta debus. Hal itu dilakukan dalam upaya melestarikan warisan adat budaya bangsa agar tidak terlupakan atau hilang dijaman sekarang ini.

“Di Kabupaten Lebak, organisasi IPSI maupun TTKKDH tidak berjalan dengan baik alias fakum, tidak ada aktivitas. Maka, kami sepakat membuat wadah baru yang dapat memayungi kegiatan kami guna tersalurkannya atau berkembangannya keahlian yang kami miliki dalam upaya melestarikan warisan budaya bangsa ini,” jelas H. Encup.

Saat ini, lanjut H. Encup, walau usia Paguyuban Warga Silat Cimande baru seumur jagung, namun telah memiliki 50 padepokan dengan anggota sebanyak 800 orang yang tersebar di kabupaten Lebak. Tapi, lanjutnya lagi, ada beberapa pula padepokan diluar Kabupaten Lebak seperti Kabupaten Pandeglang, Serang dan Tanggerang Selatan yang siap bergabung dalam satu Paguyuban tersebut.

“Awalnya Paguyuban kami hanya fokus di Kabupaten Lebak, namun ditengah p
erjalanan ada permintaan dari beberapa padepokan yang berada di luar kabupaten Lebak, seperti Serang, Pandeglang dan Tanggerang Selatan yang minta dilantik kepengurusannya, karena satu tujuan yakni melestarikan warisan budaya bangsa, maka paguyuban kami pun berkembangan di Provinsi Banten dan keberadaan Paguyuban Warga Silat Cimande sudah di akui oleh IPSI Provinsi Banten” kata H. Encup.

RA. Sudrajat

Di Lebak PNPM-Mandiri Pedesaan Disebar Di 27 Kecamatan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kabupaten Lebak, pada tahun 2010 akan dilaksanakan di 27 kecamatan atau di 329 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Lebak dengan biaya seluruh kegiatan sebesar Rp. 75 milyar 500 juta. Hal itu dikatakan Kepala bidang (Kabid) Pembangunan dan Ketahanan Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Masyarakat Desa (BP2KB-MPD) Kabupaten Lebak, H. Choderi, yang juga menjabat PJOK PNPM-Mandiri Pedesaan Kabupaten Lebak.

Dijelaskannya, dana 27 milyar lebih tersebut, 80% berasal dari APBN tahun 2010 dan 20% dari APBD Lebak 2010. Nantinya dana tersebut akan disalurkan ke tiap-tiap kecamatan atau Unit Pengelola Keuangan (UPK) setempat dengan besar anggaran memperoleh masing-masing 2 milyar hingga 3 milyar. Rincian penggunaan dana PNPM-Mandiri Pedesaan yakni 25% untuk SPP (non fisik, ekonomi) dan 75% untuk fisik (pembagunan).

“Sasaran PNPM-Mandiri Pedesaan adalah keluarga miskin dengan tujuan mempercepatan penanggulangan kemiskinan secara cepat, terpadu dan berkesinambungan,” kata Choderi saat ditemui MN diruang kerjanya (25/2).

Pada pelaksanaan PNPM-Mandiri tahun 2009 lalu, lanjut Choderi, banyak keberhasilan pembangunan yang telah dicapai diantaranya, Pengerasan jalan sepanjang 236,926 meter (M) X 2,5 M terdapat di 163 desa, Peningkatan jalan sepanjang 83,098 M X 2,5 M di 46 desa, Rabat beton sepanjang 9.795 M X 2 M di 16 desa, Paving blok sepanjang 470 M X 2 M di 1 desa, Jembatan Gelagar besi sepanjang 164 M X 1,5 M di 15 desa, Jembatan gantung sepanjang 515 M X 1,5 M di 9 desa, Jembatan beton sepanjang 9 M X 3 M di 4 desa, Madrasah dan TK sebanyak 75 unit di 57 desa, MCK sebanyak 123 unit di 24 desa, Sarana penampungan dan sumur bor (SAB) sebanyak 71 unit di 11 desa, Posyandu sebanyak 23 unit di 10 desa, Pipanisasi sepanjang 27.525 meter terdapat di 13 desa, irigasi sepanjang 6.016 meter di 7 desa, Listrik (tiang dan kabel) panjang 900 meter di 1 desa, Bangunan pelengkap (drainase,bronjong dan turap) sepanjang 11.130 meter di 18 desa serta simpan pinjam perempuan (SPP) untuk menambah modal kaum perempuan sebanyak 1.080 kelompok dengan jumlah anggota peminjam perempuan sebanyak 10.187 orang terdapat di 279 desa dengan alokasi dana Rp. 9.028.052.700,-.

Masih kata Choderi, dalam pelaksanaan PMPN-Mandiri Pedesaan tahun 2009, menyerap tenaga kerja sebanyak 23.425 orang, dimana sebanyak 15.651 orang merupakan anggota Rumah Tangga Miskin (RPM) dan hasil dari pembangunan PNPM tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh 513.521 jiwa.

“Kami berharap kepada para pelaksana kegiatan PNPM- Mandiri Pedesaan tahun 2010 dapat menjalankannya sesuai juklak dan juknis yang berlaku, agar pelaksanaan kegiatan PNPM- Mandiri Pedesaan di Kabupaten Lebak dapat berjalan baik dan sukses serta hasil dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” harap Choderi.

RA. Sudrajat

64 Desa Di Lebak Akan Gelar Pilkades

Sebanyak 64 desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada tahun 2010 akan menggelar Pemilihan kepala desa (Pilkades). Hal itu dikatakan Kepala bidang (Kabid) Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BP2KB-MPD) Kabupaten Lebak, Nasirudin AKS.

Dijelaskannya, dari 64 desa, 25 desa diantaranya adalah desa baru hasil pemekaran dan sisanya 39 desa adalah yang habis masa jabatannya (definitif). Menurut rencana, lanjut Nasirudin, pilkades tersebut akan dibagi dua tahap yakni tahap pertama akan dilaksanakan serentak sebanyak 40 desa pada 28 April 2010 dan sisanya pada tahap kedua yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2010.

“Kalau tidak ada halangan, rencananya pelaksanaan Pilkades akan dibagi 2 tahap, yakni tahap kesatu pada bulan April sebanyak 40 desa dan sisanya tahap kedua pada bulan Oktober 2010,” kata Nasirudin saat dikonfirmasi MN dikantornya (25/2).

Pelaksanaan Pilkades tersebut, masih kata Nasirudin, mengacu pada Perda No.14 tahun 2006 tentang desa dan Perbup No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman pencalonan pemilihan dan pelantikan kepala desa. Untuk itu, pihaknya telah menghimbau melaui surat edaran pada tiap-tiap kecamatan dan desa untuk segera mensosialisasikan dan membentuk panitia Pilkades agar penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Lebak dapat berjalan aman, lancar dan sukses.

Terpisah, Kasi Pemerintahan dan pertanahan Kecamatan Cikulur, Aan Juanda saat ditemui MN diruang kerjanya (25/2) mengatakan, sebanyak 2 desa di Kecamatan Cikulur yang akan melaksanakan Pilkades, yakni Desa Sukaharja dan Desa Cikulur.

Pihaknya, lanjut Aan, telah melakukan sosialisasi dan membentuk tim pembinaan kecamatan Pilkades dengan melibatkan segenap unsur Muspika dan para UPTD setempat serta telah melakukan pembentukan Panitia Pilkades di dua desa tersebut.

Menurutnya, berdasarkan Perda No. 14 tahun 2006 dan Perbup No. 2 tahun 2010, dalam pelaksanaan Pilkades tersebut, yang harus lebih ditekankan atau lebih diperhatikan secara serius dalam memenuhi persyaratan Pilkades yaitu domisili dan ijasah para calon kades. Karena dua persyaratan itulah yang sering menimbulkan konflik. Untuk itu pihaknya berharap kepada semua unsur tim, panitia yang terlibat dalam pilkades dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung dalam upaya menciptakan rasa aman dan suksesnya pelaksanaan pilkades di Kecamatan Cikulur.

RA. Sudrajat

Dinkes Lebak Terima 136 Tenaga Magang Kesehatan

Belum lama ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabuapten Lebak menerima 136 orang Tenaga Pelaksana Pendukung Administrasi teknis Perkantoran (tenaga magang –red) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Hal itu dilakukan, karena Kabupaten Lebak masih kekurangan dan membutuhan sekali tenaga medis. Hal itu dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Lebak, H. Maman Sukirman didampingi Sekretaris Dinkes Lebak, Dr. Fenny.

Dikatakannya, penerimaan tenaga magang itu sudah direstui oleh berbagai pihak yakni Bupati Lebak dan DPRD Lebak. Nantinya, lanjut H. Maman, para tenaga magang tersebut akan ditempatkan atau disebarkan pada lembaga atau perkantoran kesehatan seluruh wilayah kabupaten Lebak dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu (miskin –red).

Dalam keputusan penerimaan tenaga magang tersebut, katanya lagi, keputusan tersebut tidak menjamin untuk pengangkatan calon PNS, tenaga honorer maupun tenaga kontrak. Kemudian bila dikemudian hari pihak tenaga magang tersebut melakukan tindakan-tindakan diluar aturan main yang telah disepakati, maka Kepala dinas (kadis) akan memberhentikan dan memutuskan kontrak kerja.

“kami berharap, dengan adanya tenaga magang tersebut, pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa terpenuhi dan terlayani dengan baik,” kata H. Maman pada MN diruang kerjanya (15/2).

RA. Sudrajat

1.130 Guru Non GB Dan Non PNS Di Lebak dapat Tunjangan

Sebanyak 1.130 guru, Non GB dan Non PNS (Honor –red) di Kabupaten Lebak mendapat atau menerima dana tunjangan fungsional Non GB dan Non PNS yang dibiayai APBN tahun anggaran 2009. Hal ini ditegaskan Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Imam.

Dijelaskan, dana tunjangan tersebut diberikan oleh pemerintah dalam rangka dan upaya peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru non GB dan non PNS. Dana tunjangan yang diterima, lanjut Imam, masing-masing menerima Rp. 200 ribu tiap bulannya dipotong pajak.

“Seorang guru berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Terkait dengan tugasnya sebagai guru, dengan prinsip penghargaan, maka pemerintah memberikan tunjangan fungsisonal dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan, kinerja dan kesejahteraan guru,” kata Imam saat ditemui MN diruangannya (15/2).

Terpisah, Muksin (32), seorang guru Non GB dan Non PNS di SDN 1 Banjarsari, Kecamatan Warunggunung saat dikonfirmasi MN belum lama ini mengatakan, terimakasih pada pemerintah atas penghargaan dan kepeduliannya dengan memberikan tujangan fungsional kepada guru non GB dan Non PNS. Sebagai guru, lanjutnya, dirinya akan melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsi (Tupoksi) guru dalam rangka dan upaya mencerdaskan anak bangsa. Dirinya berharap, tunjangan fungsional tersebut dapat terus berkelanjutan tahun ke tahunnya, agar tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dan sukses.

“kami sangat berterimaksih sekali pada pemerintah atas diberikannya tunjangan fungsional Non GB dan Non PNS. Mudah-mudahan tunjangan fungsional ini terus ada dan berkelanjutan dari tahun ke tahun,” kata Muksin.

RA. Sudrajat