Selasa, 29 September 2009

Sudah Hampir Satu Tahun 17 Lampu PJU Kawasan Sampay Dibiarkan Mati


Hampir satu tahun lamanya, sebanyak 17 lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan (daerah –red) Sampay Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak dibiarkan mati. Hal ini mengakibatkan suasana malam di kawasan tersebut tidak begitu terlihat terang dan indah.

Ica (60) warga Sampay yang sempat dikonfirmasi MN dikediamannya belum lama ini mengungkapkan, di daerah Sampay disebelah kanan - kiri jalan raya terdapat lampu PJU, namun hampir satu tahun lampu PJU sebelah kiri jalan raya dari arah Rangkasbitung kondisinya tidak menyala alias mati.

Dirinya, lanjut Ica, pernah memberitahu dan menanyakan ke pihak terkait (PLN) atas matinya beberapa lampu PJU tersebut, tapi hingga kini belum ada tindakan perbaikan dari PLN untuk menyalakan kemabali PJU itu.

“Saya pernah ngobrol dengan orang PLN mengenai masalah ini, jawabannya nanti diperbaiki. Namun hingga kini lampu PJU itu masih belum menyala,” kata Ica.

Hal senada dikatakan Epi (30) dikatakannya, sebanyak 17 lampu PJU yang mati terjadi disebelah jalan, mulai dari dekat SMP Negeri 1 Warunggunung (Jalan Raya Pandeglang) hingga ke kawasan Sampay ( Jalan Raya Sampay – Cileles).

Masih kata Epi, dengan matinya lampu PJU tersebut, menandakan instansi atau dinas terkait terkesan kurang peduli dan tidak bertanggungjawab. Pasalnya, para konsumen listrik dalam kewajiban setiap bulan membayar iuran listrik ada sedikit persentase untuk membayar PJU sehingga tidak alasan lain untuk tidak memperbaiki PJU karena PJU tersebut telah dibayar oleh para konsumen listrik.

“Kami (konsumen listrik –red) telah memenuhi kewajiban kami membayar listrik, maka berikan hak kami dalam mengadaan atau perbaikan PJU didaerah kami,” katanya pada MN belum lama ini.


Listrik Sering Padam


Selain itu, seringnya listrik padam juga menjadi kekecewaan warga (konsumen –red). Seperti dituturkan Budi, (30) pemilik Warung Internet (Warnet) didaerah Sampay.

Dikatakan Budi, dengan sering padamnya listrik akan sangat dirasakan dampak yang negatif dan mengganggu pada usaha Warnet yang dimilikinya. Padahal lanjut Budi, pihaknya selalu memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik tiap bulannya tapi kenapa pihak PLN dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen kurang maksimal dirasakan. Tidak seperti, ketika para konsumen listrik telat dalam membayar listrik, pihak PLN langsung memberikan sanksi atau denda bahkan mengancam akan mencabut.

“Kalau kita telat sehari saja membayar listrik tiap bulannya, langsung kena denda. Tapi tatkala listrik sering padam tanpa adanya pemberitahuan dan merugikan konsumen lalu kita melapornya, dengan nada biasa PLN menjawab, maaf pak, kami akan secepatnya memperbaiki,” kata Budi dengan nada kesal.

Sering padamnya listrik ini, dirasakan Budi, terkadang lama padamnya ada juga sebentar mati sebentar hidup lalu mati dan hidup lagi, kejadian padamnya listrik seperti itu, menurut Budi, dapat membuat kerusakan pada barang-barang elektronik.

“Sudah 3 unit komputer saya yang rusak, kuat dugaan saya, rusak akibat sering padamnya listrik yang kejadiaannya mati nyala lalu mati lagi lalu nyala lagi. Kalau sering seperti itu, usaha saya bisa-bisa tutup,” tegas Budi.

Saat MN hendak mengkonfirmasi masalah tersebut, Kepala Menejer UPJ PLN Rangkasbitung H.M.Tohir tidak ada dikantor. “Bapaknya gak ada, lagi ke Serang,” kata satpam di kantor tersebut.

RA. Sudrajat

Rabu, 09 September 2009

Sejumlah Warga Mempertanyakan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Raya Sampay – Cileles Terkesan Asal Tambal


Penambalan jalan pada kegiatan pemeliharaan Jalan Raya Sampay – Cileles sepanjang kurang lebih 6 kilometer yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Banten, oleh sejumlah warga pengguna jalan tersebut dipertanyakan. Pasalnya, kegiatan penambalan jalan yang rusak dan berlubang di Jalan Raya tersebut terkesan asal jadi atau asal tambal.

Saen (30) Sopir angkot jurusan Terminal Mandala – Koncang yang setiap hari melalui jalan itu merasa aneh melihat kegiatan penambalan jalan tersebut. Menurut Saen, pada tahun lalu kegiatan penambalan jalan yang rusak dan berlubang menggunakan Hotmix sehingga terlihat rapih dan enak dilalui oleh kendaraan, namun pada tahun ini penambalan jalan menggunakan aspal curah/lapen yang cara pengerjaannya terkesan asal-asalan sehingga walaupun sudah ditambal jalan yang berlubang tidak enak dilalui oleh kendaraan dan terlihat dan dirasakan jalan tersebut bergelombang.

“Kenapa ya, tahun lalu penambalan jalan menggunakan Hotmix, tapi sekarang penambalan jalan menggunakan aspal siram (aspal curah/lapen). Pengerjaannya pun kurang bagus, jalan terasa bergelombang,” kata Saen pada MN belum lama ini.

Ada lagi, Juen (40) warga Desa Sumurbandung, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak. menurutnya, kalau melihat cara pengerjaan penambalan pada kegiatan pemeliharaan Jalan Raya Sampay – Cileles tidak mengedepankan baik dari segi mutu dan kualitas jalan, sehingga nantinya jalan rusak dan berlubang yang telah ditambal tidak akan bertahan lama dan akan mengalami kerusakan lagi. Pada kegiatan tersebut, lanjut Juen, penambalan jalan menggunakan aspal curah (lapen) dan di Stum (diratakan) dengan mesin yang berkapasitas kecil (satu ton). Padahal, Jalan Raya Sampay – Cileles merupakan jalur padat yang sering dilalui kendaraan yang berkapasitas besar sehingga besar kemungkinan dalam waktu tidak lama jalan tersebut akan mengalami kerusakan kembali.

“Kalau melihat cara pengerjaannya seperti itu, Saya yakin tidak lama lagi jalan akan rusak kembali. Sayangkan kegiatan pemeliharaan jalan yang dibiayai dana besar tidak dapat berlangsung lama. Sebentar-bentar rusak,” kata Juen dengan nada kesal.

Terpisah, saat dikonfirmasi pegawai Dinas Bina Marga Provinsi Banten yang juga seorang Pengawas pada kegiatan tersebut, Sandi mengatakan, dirinya hanya ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan penambalan jalan pada kegiatan pemeliharaan Jalan Raya Sampay –Cileles dan memberi honor untuk para pekerja. Kalau urusan material (Aspal Curah, Batu Split dan Stum), lanjut Sandi, itu urusan dinas yang mengirim (ngedrop –red) langsung kelapangan.

“Tugas saya cuma mengawasi pekerjaan dan memberi honor para pekerja. Masalah menggunakan aspal curah (lapen) pada kegiatan penambalan ini, karena dari dinasnya yang mengirim. Untuk lebih jelasnya, silahkan bapak wartawan tanya aja langsung ke Dinas ke atasan saya,” jelas Sandi pada MN dilokasi (8/9).
Ketika ditanya kenapa menggunakan mesin perata jalan (Stum) berbobot kecil (satu ton), kata Sandi, bahwa mesin yang dimilikinya berobot 2 ton sedang mengalami kerusakan, sehingga pihaknya meminjam ke Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, namun yang ada hanya berbobot satu ton, karena pihaknya sangat memerlukannya maka diterima mesin Stum tersebut.

“Mesin berbobot satu ton itu kami dapat memijam dari Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, karena mesin kami yang berbobot 2 ton sedang rusak tidak bisa digunakan,” kata Sandi.

RA.Sudrajat

Rabu, 02 September 2009

Diduga Ada Fee Dibalik Pengadaan Buku DIPA MI

Pada kegiatan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Madrasah Ibtidayah (MI) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang dibiayai APBN, Departemen Agama sebesar Rp. 91.500.000 yang terbagi 70% untuk Fisik dan 30 % untuk Peningkatan mutu pendidikan (pengadaan buku -red) diduga ada permainan “bisnis kotor” yang tersistim dan terpola pada kegiatan pengadaan buku tersebut dengan adanya fee ke tangan-tangan para pengelola kegiatan tersebut.

Menurut salah satu rekanan penerbit buku yang namanya tidak mau disebut mengatakan, pembagian fee tersebut bertujuan untuk mempelancar binis buku agar laku terjual ke pihak-pihak sekolah. Pembagian fee tersebut,lanjutnya, diberikan kepada oknum pejabat yang memiliki peranan penting mengelola kegiatan tersebut.

Dijelaskannya, banyak para penerbit buku yang mengincar kegiatan tersebut, sehingga sering terjadinya “perang fee” diantara penerbit itu sendiri. Si oknum pejabat itu biasa mengincar fee paling besar yang akan diberikan kepadanya.

Lanjutnya lagi, menurut perhitungan keuntungan dari bisnis pengadaan buku sebesar 30% hingga 35%. Dari keuntungan sebesar itu, lalu di bagi-bagi ke oknum-oknum tangan pengelola kegiatan, untuk fee setingkat kepala MI sebesar 10% hingga 15% dan untuk pejabat yang lebih tinggi sebesar 5% hingga 10% dan sisanya untuk keuntungan si penerbit itu sendiri.

“Kalau tidak ada fee, kita akan mengalami kesulitan untuk memasarkan buku ke sekolah-sekolah,” katanya pada MN belum lama ini dikediamannya.

Sehingga dengan adanya fee, banyak orang atau oknum pejabat yang mau menerima tawaran untuk menawarkan buku pada sekolah/MI agar mau membelinya dan agak sedikit intervensi mengharuskan membeli buku tersebut.

Dalam hal ini, pemberian fee banyak diakui oleh beberapa Kepala MI yang sempat ditemui MN. Dikatakannya, para rekanan penerbit buku banyak yang datang menawarkan dengan iming-iming fee. Namun, lanjutnya, pada pengadaan buku tersebut sudah ada yang mengarahkan dengan mengintervinsi (atasannya -red) agar membeli kesalah satu penerbit.

“Biasanya sudah diarahkan dari atasnya agar membeli buku kesalah satu penerbit yang ditunjuk. Ya, kita yang dibawah mengikuti aja,” ujar Kepala MI yang namanya minta dirahasiakan.

Walaupun sudah diatur dan diarahkan dari atasannya, lanjutnya, pihaknya masih dapat menerima fee, namun tidak sesuai yang diharapkan (kecil –red) tidak seperti bertransaksi langsung dengan si penerbitnya, agak besar fee yang didapat.

RA. Sudrajat

Senin, 31 Agustus 2009

Tidak Jauh Dari Kota Rangkasbitung Kampung Kapunduan Belum Ada Jaringan Listrik


Sejumlah warga Kampung Kapunduan, Desa Sumurbandung Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak meminta kepada pemerintah untuk segera merealisasikan pengadaan jaringan listrik di kampung mereka. Pasalnya, dilihat dari letak georafis kampung tersebut yang tidak begitu jauh dari Ibu Kota Kabupaten Lebak (Rangkasbitung) berjarak kurang lebih 20 kilometer hingga kini belum ada jaringan listrik.

Marsim (40) warga Kampung Kapunduan Desa Sumurbandung Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak mengatakan, sudah lama (bertahun-tahun) warga Kampung Kapunduan berharap adanya jaringan lisrik masuk ke kampungnya. Hal ini, membuat kampung Kapunduan menjadi daerah perkampungan tertinggal dibandingkan dengan kampung-kampung lainnya.
“Jarak kampung kami tidak begitu jauh dari Kota Rangkasbitung kurang lebih berjarak 20 kilometer, tapi kondisi kampung kami sangat tertinggal dengan belum masuknya jaringan listrik,” kata Marsim pada MN dikediamannya (31/8).

Untuk itu, agar terjadinya pemerataan kemajuan pembangunan disegala bidang, lanjut Marsim, warga Kampung Kapunduan berharap sekali kepada pemerintah untuk memperhatikan dan peduli terhadap perkembangan kemajuan Kampung Kapunduan.

Terpisah, Kepala Desa Sumurbanmdung Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak, Amin Hidayat saat ditemui MN di kediamannya (31/8), mengakui adanya keluhan dari para warga Kampung Kapunduan yang sangat berharap masuknya jaringan listrik ke daerahnya.

Amin menjelaskan, Kampung Kapunduan diibaratkan adalah sebuah pulau diareal persawahan, menuju ke kampung tersebut, melewati hutan dan persawahan. Jumlah penghuni di kampung tersebut sebanyak 31 rumah dengan 40 Kepala Keluarga (KK).
Ditambahkan Amin, bahwa kondisi Kampung Kapunduan terisolir. Hal itu, dibuktikan dengan belum adanya jaringan listrik (tiang-tiang listrik) yang layak dan memadai. Jaringan yang ada saat ini, mengambil dari kampung tetangga dengan tiang-tiang seadanya dari batang-batang bambu atau pepohonan. Panjang jarak dari tiang listrik terdekat kira-kira 2 kilometer.

Selain itu, jalan menuju kampung tersebut kondisinya masih tanah merah, sehingga apabila musim hujan tiba akan sulit dilalui baik oleh kendaraan roda dua (motor) maupun roda empat (mobil) karena licin bercampur tanah merah.

“Sungguh ironis melihat kondisi kampung Kapunduan, selain belum adanya jaringan listrik juga kondisi jalan yang sangat kurang mendukung, apalagi musim hujan, sulit sekali dilalui kendaraan karena jalan licin bercampur tanah merah,” kata Amin.

Untuk itu, karena semua ini merupakan kewajiban dan tangungjawab bersama, pihaknya berharap kepada pemerintah baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab Lebak), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten maupun Pemerintah Pusat untuk peduli dan turut serta membangun Kampung Kapunduan agar tercapainya suatu pemerataan dalam pembangunan desa, sehingga keberadaan warga di Kampung Kapunduan sama dengan warga-warga kampung lainnya yaitu dapat dengan leluasa melakukan aktivitas tanpa adanya hambatan, yang pada akhirnya akan mendongkrak aspek perekonomi dan pendapatan warga di kampung tersebut.

RA.Sudrajat

SMP Negeri 4 Cikulur Kekurangan RKB

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cikulur, berlokasi di Desa Cigoong Selatan Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak Provinsi Banten, efektif beroperasional kurang lebih 2 tahun, saat ini sangat membutuhkan penambahan ruangan kelas baru (RKB). Pasalnya, jumlah siswa yang ada tidak sesuai dengan jumlah ruangan belajar (kelas). Hal itu ditegaskan Kepala SMP Negeri 4 Cikulur, Supardi.

Dikatakan Supardi, jumlah peserta didik (siswa –red) yang dimiliki SMP Negeri 4 Cikulur sebanyak 147 orang sedangkan jumlah ruang kelas yang ada sebanyak 3 ruang sehingga satu rombongan belajar (rombel) siswa di upayakan masuk pada siang hari.

Dengan terbaginya dua siff pembelajaran di SMP Negeri 4 Cikulur yakni pagi dan siang, diakui Supardi, berdampak pada kurang efektif dan efisien system kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Hal ini dibuktikan pada semangat belajar dan disiplin siswa berkurang terutama siswa yang masuk pada siang hari. Bila hal ini tidak tidak sikapi dan ditanggapai secara serius, lanjut Supardi, dikhawatirkan akan berdampak menurunnya prestasi siswa disekolah.

“Dampak yang sangat dirasakan sekali yakni, semangat belajar dan disiplin siswa disekolah berkurang. Bila hal ini dibiarkan tanpa adanya upaya dari pemerintah untuk menambahkan ruangan kelas baru disekolah kami, maka para siswa dalam upaya meningkatkan prestasinya akan mengalami kesulitan dan ada kemungkinan menurun prestasinya,” kata Supardi pada MN belum lama ini diruangan kerjanya.

Supardi berharap kepada pemerintah untuk segera memperhatikan perkembangan pendidikan di SMP Negeri 4 Cikulur dengan merealisasikan menambahan RKB, agar apa yang telah diprogramkan selama ini oleh pemerintah pada bidang pendidikan dapat berjalan sukses sesuai dengan cita-cita bersama.

Hal yang sama dikatakan Kepala Desa Cigoong Selatan Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak, Dudung Haerudin. Menurutnya, dengan adanya dua siff system belajar di SMP Negeri 4 Cikulur diwiliyah desanya, berdampak banyaknya keluhan khususnya dari orang tua siswa dan sebagain guru disekolah tersebut. Keluhan mereka (orangtua siswa dan Guru –red) kata Dudung, belajar diwaktu siang hingga sore disekolah amat dirasakan kurang baik dan efektif sehingga akan terjadi penurunan semangat dan disiplin siswa dalam belajar disekolah yang akan berdampak pula pada peningkatan prestasi siswa.

“Mayoritas yang sekolah disana adalah warga Desa Cigoong Selatan, sehingga banyak orang tua siswa mengeluh (curhat –red) kalau anaknya sekolah pada siang hingga sore hari sedikit keberatan kerena biasanya mereka (siswa) itu membantu orang tua dirumah pada saat-saat waktu itu,” kata Dudung pada MN belum lama ini

Pihaknya, lanjut Dudung, mendukung langkah upaya Kepala SMP Negeri 4 Cikulur untuk melakukan permohonan penambahan ruang kelas baru kepada pemerintah agar kegiatan belajar mengajar disekolah tersebut dapat belajar baik, efektif dan efisien sehingga para siswa yang mayoritas orang Desa Cigoong Selatan dapat pintar, cerdas dan berprestasi.

RA. Sudrajat

Minggu, 16 Agustus 2009

Sebanyak 600 Siswa SD Di Cikulur Terima BSM

Terkait program pemerintah dibidang pendidikan dalam membantu pendanaan (Bea siswa –red) bagi para murid atau siswa dari keluarga tidak mampu (miskin). Pada tahun 2009 ini, sebanyak 600 murid Sekolah Dasar (SD) yang masuk dalam kategori siswa miskin di Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak Provinsi Banten mendapatkan dana Beasiswa miskin (BSM) dari pemerintah. Hal itu dikatakan Kepala Unit Pelayanan teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Cikulur, Ohim S.Pd.

Di Kecamatan Cikulur untuk dana BSM tersebut difokuskan atau mengutamakan pemberian bagi siswa miskin berprestasi, masing-masing siswa menerima dana sebesar Rp. 360 ribu, lalu pada tahap berikutnya, dana BSM akan diberikan bagi siswa miskin saja.
“Kali ini, kami mengupayakan dan mengutamakan memberi dana BSM tersebut bagi siswa miskin yang memiliki prestasi. Bagi siswa miskin yang tidak memiliki prestasi akan kami upayakan pada tahap berikutnya,” kata Ohim pada MN diruang kerjanya (14/8).

BSM ini, lanjut Ohim, merupakan sebuah bukti kepedulian pemerintah terhadap keberadaan siswa miskin yang patut didukung bersama agar berjalan sukses. Untuk itu, Ohim berharap, agar para siswa penerima BSM dapat menggunakan dana beasiswa tersebut dengan sebaik mungkin, sesuai kebutuhan dan aturan yang telah ditentukan serta dapat lebih meningkatkan lagi prestasi belajar disekolah.

Sementara itu, ditempat terpisah Kepala SD Negeri 1 Sumurbandung, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak, Drs. Cecep Hidayat saat dikonfirmasi MN diruang kerjanya (14/8) mengatakan, SD Negeri 1 Sumurbandung mendapatkan BSM sebanyak 32 siswa miskin berprestasi.

Pihaknya, lanjut Cecep, dalam hal ini, pihaknya akan melaksanakan dan BSM tersebut sesuai dengan aturan yang ada agar apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah dapat mengenai sasaran dan berjalan sukses. Perlu diketahui, SD Negeri 1 Sumurbandung merupakan SD yang memiliki predikat Sekolah Standar Nasional (SSN) dan belum lama ini sempat dikunjungi oleh Calon Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Boediono.

Untuk itu terkait BSM, pihaknya akan melakukan musyawarah dengan pihak komite dan orang tua siswa yang mendapat BSM untuk membicarakan bagaimana agar dana tersebut tepat pada sasaran. Karena dalam aturannya, lanjut cecep lagi, dana tersebut diberikan ke siswa untuk memenuhi kebutuhan alat-alat pembelajaran siswa (ATK), baju olah raga, alat kesenian yang semua untuk menunjang siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya.

“Kami berharap, orang tua siswa dapat lebih peduli dan mendukung anaknya dalam upaya meningkatkan prestasi disekolah. Karena tanpa adanya dukungan dari orang tua hal itu tidak ada terwujud,” kata Cecep.

RA. Sudrajat

Di Lebak Paket Pakem 2009 Dilaksanakan Di 8 Desa

Program kegiatan terpadu (Paket) merupakan hadiah atau apresiasi dari pemerintah atas prestasi yang diraih oleh Badan Kemusyawaratan Masyarakat (BKM) dan Unit pelaksana Kegiatan (UPK) yang terdapat pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Paket tersebut bersumber dana dari APBN dan APBD Kabupaten Lebak, pada tahun 2009 ini dilaksanakan di 8 desa yang terdapat di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak diantaranya, Desa Warunggunung, Cempaka, Padasuka, Selaraja, Banjarsari, Sukarendah, Baros dan Desa Cibuah.

Pada Paket tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan diberbagai bidang seperti, dibidang Pertanian, Kesehatan, Perikanan, Insfrastruktur (jalan), Irigasi dan Kehutanan perkebunan (Hutbun) yang semua kegiatannya dilaksanakan oleh Panitia kemitraan (Pakem). Terdapat 13 Pakem di 8 desa yang menerima Paket tersebut.

Pakem Suka Mulya

Pantauan MN dilapangan, di Panitia Kemitraan (Pakem) Suka Mulya Desa Sukarendah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak pada Program kegiatan terpadu (Paket) melaksanakan kegiatan dibidang pertanian. Hal tersebut dikatakan Ketua Pakem Suka Mulya Desa Sukarendah, Uding. yang didampingi salah seorang anggotanya, Buchori.

Dikatakan Uding, pihaknya menerima dana Paket sebesar Rp. 21 jutaan yang merupakan usulan kegiatan pada tahun 2008 yang direalisasikan pada tahun 2009. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan dibidang pertanian dengan areal persawahan binaan seluas 50 hektare. Ditambahkan Uding, terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan Pakem Suka Mulya yakni, kegiatan gabungan dan kegiatan tunggal. Untuk kegiatan gabungan terdapat di tiga desa yaitu, Desa Warungunung, Cibuah dan Sukarendah, sedangkan kegiatan tunggal terdapat di Desa Sukarendah.

Dalam hal ini, lanjut Uding, Pakem Suka Mulya melaksanakan pembinaan dan pembelajaran kepada anggotanya untuk menggunakan pupuk organik dan anorganik secara baik dan benar. Pelaksanaan pupuk organik diterapkan pada areal persawahan seluas 30 hektare dan pupuk anorganik diareal 20 hektare

Pada awalnya, pihaknya mengikuti beberapa kegiatan pelatihan untuk mengetahui bagaimana cara membuat dan menggunakan pupuk organik. Ini bertujuan, lanjutnya lagi, para petani dapat berkembang maju akan kemampuan dalam peningkatan hasil produksi pertanian sehingga yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi pateni itu sendiri. Diharapkan dari hasil pelatihan tersebut, agar para petani tidak terlalu ketergantungan pada penggunaan pupuk anorganik. Pihaknya selalu mengusahakan dan mengupayakan agar petani binaannya untuk lebih menggunakan pupuk organik dibanding pupuk anorganik yang hanya sekedar perangsang pertumbuhan.
“Pakem Suka Mulya telah mengikuti pelatihan, mengenai bagaimana cara membuat pupuk organik dan cara penggunannya dengan baik dan benar. Kami mengupayakan terhadap petani anggota Pakem Suka Mulya untuk lebih menggunakan pupuk organik dan sekedar perangsang, baru menggunakan pupuk anorganik ” kata Uding pada MN dikediamannya (14/8)

Pakem Mandiri 1


Terpisah, pelaksaaan Program kegiatan terpadu (Paket), Panitia kemitraan (Pakem) Mandiri 1 Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, pada peningkatan insfrastruktur (jalan). Hal itu dikatakan Bendahara Pakem Mandiri 1 Desa Cibuah, M. Rois.

Masih kata M. Rois, pihaknya menerima dana Paket sebesar Rp. 95 jutaan, digunakan untuk 3 jenis kegiatan yang lokasinya di Kampung Cibuah Tapen dan Kampung Pabuaran Desa Cibuah. Ketiga kegiatan tersebut diantaranya, kegiatan Telpot (pengerasan jalan) sepanjang 350 meter, pengaspalan/lapen sepanjang 550 meter dan Turap sepanjang 20 meter.

Kegiatan ini, lanjut Rois, merupakan hadiah atas prestasi yang diraih oleh BKM Desa Cibuah dan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan dana P2KP sebelumnya.

“Ada 3 kegiatan yang dilaksanakan Pakem Mandiri 1 yakni, pengerasan jalan sepanjang 350 meter, pengaspalan jalan sepanjang 550 meter dan pemasangan turap sepanjang 20 meter,” kata Rois pada MN di kantornya (14/8).

Diharapkan dari hasil kegiatan tersebut, lanjut Rois, manfaat dan kegunaannya dapat dirasakan oleh warga sekitarnya sehingga warga dapat dengan leluasa melakukan aktivitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa. Untuk itu, lanjutnya Rois lagi, masyarakat dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan menjaga serta memelihara jalan tersebut agar dapat bertahan lama.

“Terhadap pemerintah, kedepan atau pada tahun berikutnya program tersebut tidak berhenti sampai disini. Program ini harus dapat berjalan kembali, berkesinambungan agar apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin dapat berjalan sukses,” kata Rois.

RA. Sudrajat